Selama pembekuan, PSSI memang berkomunikasi dengan FIFA. Tetapi, bukan berkomunikasi mengenai proyek sepak bola melainkan tentang masalah PSSI vs Pemerintah.
Dengan dicabutnya sanksi, PSSI bisa kembali berkomunikasi dengan FIFA mengenai pengembangan sepak bola di Indonesia, khususnya program usia muda yang menjadi fokus PSSI.
Selama ini pemain menjadi objek yang paling merasakan jika hak-hak mereka tak terpenuhi oleh klub. Hal itu salah satu pemicu pemerintah masuk untuk mengobok-obok PSSI yang seakan tak tegas dengan aturan tersebut.
Jika sanksi dicabut, PSSI harus memikirkan kebijakan yang pro kepada pemain. Melalui PT Liga Indonesia, PSSI harus bisa membuat keputusan yang baik untuk pemain dan tak hanya mementingkan kepentingan klub saja.
Ini menjadi sangat vital. Karena banyak di luar sana, masyarakat penggila bola yang mempertanyakan transparansi aliran dana PSSI.
Hal ini lumrah terjadi, karena masyarakat melihat glamornya kompetisi Indonesia Super League, namun tak dibarengi dengan prestasi yang wah di kawasan Asia Tenggara.
PSSI dan PT Liga Indonesia wajib memperbaiki kualitas Indonesia Super League. Terutama peraturan yang ketat bagi klub agar tak lagi ada tunggakan gaji pemain.
Hal ini akan berimbas kepada peningkatan kualitas sepak bola Indonesia jika dijalankan dengan benar. Tentunya, peningkatan kualitas ini juga bisa menjadi daya jual kompetisi Indonesia di Asia Tenggara.
Sebetulnya ini yang menjadi fokus utama PSSI jika sanksi dicabut. Keberhasilan tim sepak bola suatu negara terletak dari bagus atau tidaknya program usia dini yang dijalanjkan induk organisasinya.
PSSI sebagai induk tentu harus kembali menjalankan program usia dini secara aktif, berjenjang dan konsisten. Konsisten di sini dalam arti, PSSI harus punya kurikulum yang baku agar setiap SSB dan Akademi punya kurikulum yang seragam.
Tujuan dicabutnya sanksi PSSI adalah kembalinya kompetisi, Tak hanya ISL saja, tapi Divisi Utama, Liga Nusantara dan kompetisi kelompok umur, macam ISL U21, Piala Suratin U18, Futsal dan lain-lain harus kembali berjalan.
Tanpa kompetisi yang terstruktur rapi, mustahil sepak bola Indonesia bisa melahirkan pemain yang siap untuk merasakan iklim sepak bola kelas atas.
PSSI bisa kembali membentuk Tim Nasional. Lepasnya sanksi tentu membuat semua elemen PSSI termasuk Futsal bisa dengan jelas menjalankan program Timnas.
PSSI bisa menujuk pelatih kepala sekaligus mempunyai target ajang apa saja yang akan diikuti oleh PSSI selama setahun ke depan.
Ini adalah permintaan dari Pemerintah jika sanksi ingin dicabut. PSSI harus mau menjalankan KLB untuk memilih kepengurusan baru.
Dengan kata lain, pemerintah masih enggan mengakui kepengurusan La Nyalla Mattalitti yang secara de jure memang menjadi Ketua Umum PSSI. Tetapi, pemerintah masih ingin campur tangan, dan KLB adalah syarat untuk dilepasnya sanksi.
0 comments:
Post a Comment